Bisnis rokok herbal sedang menjadi tren di Indonesia. Namun, banyak yang bertanya, bolehkah bisnis rokok herbal dijalankan secara legal di Indonesia? Admin GWS akan membahas aspek legalitas, regulasi pemerintah, dan dampak kesehatan dari produk rokok herbal, memberikan informasi menyeluruh bagi Anda yang mempertimbangkan bisnis ini.
Pengertian Rokok Herbal
Rokok herbal adalah produk rokok yang tidak menggunakan tembakau sebagai bahan utamanya. Sebagai pengganti, rokok ini menggunakan campuran bunga, tumbuhan, dan bahan alami lainnya. Rokok herbal umumnya dijual dengan label “alami”, “rendah tar”, atau “organik”.
Legalitas Bisnis Rokok Herbal di Indonesia
Secara umum, produksi dan penjualan rokok di Indonesia diatur oleh pemerintah melalui berbagai regulasi. Namun, khusus untuk rokok herbal, belum ada regulasi spesifik yang mengatur secara detail. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas bisnis rokok herbal di Indonesia.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmansyah dalam tesisnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ketentuan hukum positif terhadap rokok herbal adalah legal, dengan catatan bahwa produsennya memiliki izin produksi yang sah. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelanggaran terkait media promosi yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada.
Regulasi Pemerintah Terkait Rokok dan Produk Tembakau
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengendalikan konsumsi produk tembakau, termasuk rokok herbal. Salah satu regulasi terbaru adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. PP ini mengatur penjualan produk tembakau, termasuk larangan penjualan rokok secara eceran per batang, kecuali untuk cerutu dan rokok elektronik.
Selain itu, PP 28/2024 juga mengatur pembatasan iklan rokok, penempatan produk tembakau di tempat penjualan, serta larangan penjualan di sekitar satuan pendidikan. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik mengenai rokok herbal, regulasi ini mencakup semua produk tembakau dan turunannya.
Kasus Bisnis Rokok Herbal di Indonesia
Salah satu kasus yang menyoroti bisnis rokok herbal di Indonesia adalah yang melibatkan Ustaz Solmed. Beliau terlibat dalam sengketa hukum akibat produk rokok herbalnya yang dianggap melanggar regulasi pemerintah. Perusahaan rokok miliknya, PR UD Putra Bintang Timur, dituduh melanggar peraturan yang ada, berujung pada permintaan ganti rugi mencapai Rp1 triliun.
Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun rokok herbal dianggap lebih alami, tetap harus mematuhi regulasi yang berlaku. Pelanggaran terhadap regulasi dapat berujung pada sanksi hukum yang serius.
Pertimbangan Kesehatan Terkait Rokok Herbal
Meskipun rokok herbal tidak mengandung nikotin, bukan berarti produk ini aman untuk dikonsumsi. Menurut artikel yang diterbitkan oleh Bisnis.com, rokok herbal tetap mengandung zat-zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan. Bahan-bahan seperti cengkeh, damiana, ginseng, peppermint, lavender, thyme, dan kelopak bunga mawar sering digunakan dalam rokok herbal. Beberapa bahan ini memang sering digunakan dalam obat tradisional, namun ketika dibakar dan dihirup, dapat menghasilkan zat berbahaya bagi kesehatan.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menyoroti bahaya produk tembakau baru, termasuk rokok herbal. WHO mendorong legislasi yang berani dan tegas untuk melindungi generasi muda dari intervensi industri tembakau.
Pandangan Islam: Bolehkah Bisnis Rokok Herbal?
Dalam Islam, pandangan tentang bisnis rokok herbal tergolong kompleks dan memerlukan kajian mendalam. Rokok, baik yang berbahan dasar tembakau maupun herbal, umumnya dikaitkan dengan dampak negatif pada kesehatan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa segala sesuatu yang membawa mudarat atau kerugian, terutama bagi tubuh, cenderung dilarang atau makruh dalam Islam, sesuai dengan prinsip menjaga kesehatan (hifz al-nafs).
Rokok herbal dianggap oleh sebagian orang sebagai alternatif yang lebih aman. Meski demikian, apabila rokok herbal masih membawa efek merugikan atau menimbulkan ketergantungan, praktik bisnis ini tetap perlu dipertimbangkan ulang. Konsultasi dengan ulama atau otoritas fatwa sangat dianjurkan untuk memastikan kehalalan produk dan cara penjualannya agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah.
Kesimpulan
Bisnis rokok herbal di Indonesia berada dalam area abu-abu terkait legalitas dan regulasi. Meskipun secara hukum positif dianggap legal jika memiliki izin produksi yang sah, pelaku bisnis harus mematuhi semua regulasi yang berlaku, termasuk terkait promosi dan distribusi. Selain itu, klaim bahwa rokok herbal lebih aman perlu ditinjau ulang, mengingat potensi bahaya kesehatan yang ditimbulkan.
Bagi pelaku bisnis yang ingin terjun ke industri rokok herbal, penting untuk memahami dan mematuhi semua regulasi yang ada, serta mempertimbangkan dampak kesehatan bagi konsumen. Konsultasi dengan ahli hukum dan kesehatan sangat disarankan sebelum memulai bisnis ini.
